Syarat sebagai negara merdeka yang berdaulat tentu harus mendapat pengakuan secara hukum dari negara lainnya.

Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan RI pada 22 Maret 1946.

Baca: Wejangan Dari Sultan HB IX Untuk Pemuda Jogja Sebelum Wafat, Pernah Dengar?

Namun pada masa kolonial Belanda, sebenarnya ada wilayah yang dinyatakan tidak dapat diganggu gugat oleh Belanda atau “dianggap merdeka” yakni Keraton Yogyakarta dan Istana Pura Paku Alaman.

Keraton Yogyakarta yang kala itu dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX termasuk keraton yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI.

Pengakuan Sultan HB IX atas kemerdekaan RI dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan dengan mengirim telegram kepada kedua ploklamator, Bung Karno dan Bung Hatta.

Selain mengirim telegram yang berisi ucapan selamat dan dukungan terhadap Kemerdekaan RI, Sultan HB IX juga mengucapkan selamat kepada dr KRT Radjiman Wediodiningrat, ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan.

Jauh sebelum Kemerdekaan RI diproklamasikan Sultan HB IX secara mistis sebenarnya sudah mendapatkan tanda-tanda atau wisik.

Tapi tanda-tanda yang dipakai Sultan HB IX untuk memprediksi datangnya Kemerdekaan RI adalah ramalan Jayabaya yang senantiasa diikutinya dan berbunyi “berkulit kuning berbadan cebol setelah berkuasa hanya seumur jagung di Indonesia”.

Kalimat itu secara harafiah berarti setelah berlangsung penjajahan Jepang yang tidak berlangsung lama, Indonesia dipastikan akan segera memperoleh kemerdekaannya.

Dukungan Sultan HB IX terhadap Kemerdekaan RI pada tahap berikutnya bukan hanya bersifat politis saja melainkan juga berupa dukungan material.

Pada bulan Januari 1946, Ibukota RI di Jakarta pemerintahannya dipindahkan ke Yogyakarta, Sultan HB IX membantu keuangan Pemerintah RI di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, yang jumlahnya hingga lebih dari 5 juta Gulden.

Uang itu merupakan harta milik Keraton Yogyakarta yang dipergunakan untuk menjalankan roda Pemerintahan RI, karena pada era pemerintahan RI di Yogyakarta negara belum punya kekuatan ekonomi untuk menggaji Presiden dan para stafnya.

Baca: 4 Anggapan Yang Selama Ini Salah Kaprah Tentang Putri Keraton Yogyakarta

Dana yang pernah disumbangkan Keraton Yogyakarta itu juga tidak pernah diganti oleh negara hingga saat ini.