Baca: 4 Anggapan Yang Selama Ini Salah Kaprah Tentang Putri Keraton Yogyakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat cagub & cawagub Yogyakarta harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata ‘istri’ dalam aturan tersebut resmi dihapus karena dianggap diskriminatif, seolah memberikan syarat bahwa raja dan Gubernur di Yogyakarta harus laki-laki.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (31/8).

Hakim menilai syarat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebab, hakim tidak melihat ada kerugian andai cagub atau cawagub Yoyakarta itu seseorang perempuan.

Pendapat hakim, tidak ada gagasan moral, nilai agama, keamanan, atau ketertiban umum yang terganggu jika pihak-pihak yang disebutkan dalam kebijakan tersebut, termasuk perempuan menjadi cagub atau cawagub Yogyakarta.

“Secara empiris terbukti bahwa pembatasan ini tidak terdapat dalam pengisian jabatan kepaa daerah lain,” katanya.

Terlepas dari ada tidaknya persoalan diskriminasi, ketentuan yang mewajibkan syarat riwayat hidup dengan pencantuman ‘istri’ dalam ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebut bahwa negara menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sebelumnya menilai aturan menyerahkan riwayat hidup bagi calon kepala daerah dalam UU Keistimewaan DIY itu sepatutnya direvisi.

Menurut Sultan, calon kepala daerah di Yogyakarta merupakan keturunan sultan dan adipati, sehingga tak wajib menyerahkan daftar riwayat hidup.

Jalan Memuluskan Putri Sulung Sultan HB X

Sebelumnya, uji materi ini diajukan oleh 11 orang pada 5 September 2016. Mereka adalah:

  1. Saparinah Sadli (mantan Ketua Komnas Perempuan 1998)
  2. Sjamsiah Achmad (Ketua Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika)
  3. Siti Nia Nurhasanah (Ketua Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika)
  4. Ninuk Sumaryani Widiyantoro (psikiater)
  5. Masruchah (mantan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia 2004-2009)
  6. Anggiastri Hanantyasari Utami (Komunitas Kemuning Kembar)
  7. Sunarsih Sutaryo (Pengurus Yayasan Kanker Indonesia cabang DIY)
  8. Bambang Prayitno Soeroso (Pengusaha dan investor Jogja Bay Waterpark)
  9. Wawan Harmawan (Dirut PT Ragam Kriya Nusantara dan PT Harpa Inti Mandiri)
  10. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto (abdi dalem)
  11. Raden Mas Bekel Jaya Supriyanto (abdi dalem)

Lima pemohon pertama berdalih, semua pejabat negara tidak bisa ditetapkan berdasarkan jenis kelaminnya. Karena itu, Gubernur DIY tidak harus laki-laki dan bisa saja perempuan.

Menurut mereka, sultan perempuan mungkin diangkat sebagai Raja Keraton Yogyakarta dari proses internal di Kesultanan.

Sementara empat pemohon lain beralasan, pencantuman syarat calon gubernur DIY menyerahkan data nama “Istri” bisa membuat kekosongan jabatan kepala daerah di provinsi ini. Mereka juga menolak syarat menyerahkan nama “anak”. Sebab, menurut mereka, ada kemungkinan Sultan Keraton Yogyakarta belum memiliki anak atau berkelamin perempuan ketika naik takhta.

Dua pemohon terakhir mengajukan alasan, syarat calon gubernur DIY menyerahkan data nama “Istri” tak sesuai perintah UU Keistimewaan tentang penetapan Sultan Yogyakarta sebagai Gubernur DIY.

Sedangkan Sultan, menurut mereka, bisa dari kalangan perempuan atau belum menikah saat naik takhta. Syarat penyerahan data nama “istri” bisa bermaksud mewajibkan Gubernur DIY harus pria dan telah menikah.

Para pemohon gugatan ini mengajukan empat saksi ahli. Mereka Zainal Arifin Mochtar (dosen hukum dan ketua Pusat Anti Korupsi dari Fakultas Hukum UGM), Saldi Isra (pakar hukum Universitas Andalas, yang sejak April 2017 menjadi hakim MK).

Dua saksi ahli lain ialah Margarito Kamis (pakar hukum Universitas Khairun, Ternate) dan Brigjen RM. Nuryanto/KPH Yudohadiningrat (abdi dalem Kraton Yogyakarta, kini Ketua DPD Partai Gerindra DIY). Masih ada satu saksi lain bernama Paulus Yohanes Suminto.

Para saksi itu memberikan keterangan dalam sidang MK pada 17 dan 29 November 2016, serta 11 Januari 2017.

Pihak-pihak lain yang turut dipanggil dalam sidang ialah pemerintah, DPR, DPD, dan Sultan Hamengku Buwono X. Pihak terkait lain adalah Adjie Bantjono dan Abdul Muhaimin.

Polemik mengenai calon sultan perempuan pernah memuncak pada pertengahan 2015, atau setelah Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan “Sabda Raja”.

Polemik itu berlanjut saat Sultan HB X mengangkat GKR Mangkubumi, putri sulungnya yang semula bernama Pembayun, sebagai kandidat Raja Keraton Yogyakarta.

Keputusan Sultan itu diiringi penghapusan gelar lamanya yang menghilangkan sejumlah simbol raja laki-laki. Sebagian adik laki-laki Sultan HB X menolak keputusan tersebut sehingga memicu polemik dalam internal Keraton.

Di luar polemik mengenai calon pengganti Sultan HB X, UU Keistimewaan DIY yang mengatur Gubernur DIY dipilih melalui proses penetapan tidaklah sepi dari kritik.

Perdebatan keras antara kubu pendukung pemilihan dan penetapan gubernur pernah terjadi pada 2010-2012 menjelang penetapan UU Keistimewaan DIY.

Adik Sultan: Akan Picu Konflik >

Incoming search terms: