Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengambil langkah tegas terkait berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah ini dipertegas dalam amanat Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada 5 September 1945.

Sebelumnya, sehari setelah proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim telegram memberi selamat dan pernyataan dukungan terhadap bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan maklumat resmi berisi pernyataan penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alam dengan Republik Indonesia.

Dilansir dari Liputan6, seorang kerabat Keraton Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo menceritakan, pernyataan itu meneguhkan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah pertama di NKRI. Saat itu, tak ada satu wilayah maupun kerajaan bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan NKRI.

“Pernyataan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI memiliki nilai strategis yang luar biasa, karena saat itu meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun kolonialis Belanda selalu menyatakan mana wilayahmu sebagai sebuah negara,” jelasnya.

Dengan pernyataan bergabungnya wilayah Yogyakarta ke NKRI, Indonesia yang baru merdeka tersebut memiliki wilayah kedaulatan. Langkah ini pun kemudian diikuti wilayah-wilayah lain termasuk kerajaan-kerajaan di Nusantara bentukan Belanda.

“Ini merupakan pengorbanan luar biasa dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, dari sebelumnya sebagai seorang penguasa penuh atas wilayah Yogyakarta, menjadi harus mengikuti aturan pemerintah NKRI,” katanya.

Ia menambahkan pengorbanan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika NKRI berdiri, maka harus mencetak Oeang/uang Republik Indonesia (ORI). Hal itu harus dibarengi adanya jaminan uang emas di Bank Indonesia.

“Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan ikhlas memberikan emas batangan milik Keraton Yogyakarta sebagai jaminan, dan sampai saat ini keluarga keraton tidak pernah mengungkit-ungkit serta meminta kembali,” katanya.

Kemudian saat para pemimpin negara kesulitan menjalankan pemerintahan di Jakarta seiring aksi-aksi serangan Belanda, pada Januari 1946 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengundang para pemimpin Republik Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta.

Dengan perjalanan menaiki kereta api, rombongan tokoh penting negara mengungsi ke Yogyakarta. Atas usul Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Indonesia.

Selama berada di Yogyakarta, seluruh biaya operasional, akomodasi, hingga gaji pejabat negara Indonesia ditanggung sepenuhnya oleh Keraton Yogyakarta.

Berikut salinan pernyataan dari Sultan HB IX dan Adipati Pakualam VIII pada Amanat 5 September 1945;

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.

Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.
Ngajogjakarta Hadiningrat,

28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

Amanat Sri Paduka Kandjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.

Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945